dark_mode
  • Friday, 03 February 2023
Diduga Ada Mafia Tanah di Lingkungan Polda Sumatera Utara

Diduga Ada Mafia Tanah di Lingkungan Polda Sumatera Utara

TERSIRAT.COM - Amrick, warga Kota Medan, Sumatera Utara, diduga mengalami kriminalisasi oleh Mafia Tanah dan Hukum di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) terkait menggelapkan Grant Sultan

 

Untuk diketahui Grant Sultan dapat diartikan adalah sebentuk surat keterangan tentang hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh warga pribumi atas izin, pemberian, maupun pengakuan Sultan terhadap hak-hak atas tanah yang diberikan kepada kaulanya, di wilayah melayu.

 

Untuk kasus yang dialami Amrick sendiri, surat keterangan Grant Sultan tersebut dikeluarkan oleh Kesultanan Deli, Sumatera Utara. 

 

Erdi Surbakti, Kuasa Hukum Amrick, ingin memberikan satu kontribusi positif untuk perbaikan Polri kedepannya, dimana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah berusaha semaksimal mungkin.

 

Namun, kata dia ditengah reformasi yang sedang dibangun oleh Kapolri masih ada saja program atau keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat terutama terkait dengan penanganan kepolisian khususnya di Polda Sumatera Utara.

 

"Hal ini terjadi, karena kedekatan oknum-oknum ini dengan pejabat kepolisian. Dimana mereka seolah-olah bisa merekayasa sertifikat tanah yang sudah sertifikat sesuai aturan PP No 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tata cara jual beli tanah sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata tapi mereka bisa ubah ini semua," ujar Erdi Surbakti, dibilangan Jakarta Selatan, Kamis (12/8/2022).

 

Awalnya, pihak Erdi mendapat informasi bahwa kliennya Amrick (adik dari Selly yang menjadi terlapor) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi, dalam prosesnya Erdi melihat ada keganjilan.

 

"Kami melihat antara proses pelaporan yang dilakukan oleh pelapor (Bijaksana Ginting) yang mana sudah meninggal dunia, atas dasar Akta Jual Beli (AJB) tahun 2009 dalam proses jual beli ini ternyata pelapor menutupi fakta hukum. Bahwa atas objek tanah sedang dalam perkara yang bergulir dari 2008 sampai 2010 sampai ke Mahkamah Agung baru bisa dinyatakan Tanah (yang tertera dalam AJB) bisa dijual," tuturnya. 

 

"Para mafia di Poldasu, kami menduga rutin melakukan kamuflase seperti ini. Kami meminta Kapolri untuk melakukan evaluasi dijajarannya. Bener nggak proses jual beli tahun 2009 dijadikan alasan untuk melaporkan proses sertifikasi yang sudah terjadi," ucap Erdi. 

 

Amrick sendiri kata dia, sudah melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh pelapor ini sejak tahun 2016 di Poltabes Medan bahwa bukan Bijaksana Ginting sebagai pemilik tanah.

 

"Sampai hari ini laporannya sudah berjalan, sehingga pertanyaannya ada apa dengan Poldasu klien kami bisa ditetapkan sebagai Tersangka. Pada hakikatnya kami akan tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku," terang Erdi.

 

Tapi, kata dia aturan hukum yang dimaksud harusnya dievaluasi dulu sesuai surat yang sudah dia kirimkan untuk Kapolda Sumut agar ada poin-poin yang harus diluruskan. 

 

"Kita sudah memberikan surat, terutama tuduhan kepada klien kami terkait penipuan dan penggelapan. Faktanya jual beli itu dilakukan di hadapan notaris, yang lucunya lagi pelapor menutupi bahwa dia sudah dilaporkan menuntut informasi bahwa bukan dia sebagai pemilik," ucapnya. 

 

"Sehingga berdasarkan proses jual beli yang mereka lakukan 2009 itu pemilik tanah sesungguhnya (Tengku Syed Ali Mahdar) mencabut untuk membatalkan kuasa terhadap Bijaksana Ginting," imbuhnya. 

 

Pihak Erdi sendiri telah menyampaikan fakta lebih lanjut di Bank Mandiri. Dijaminkannya surat Grant Sultan tersebut oleh karena kliennya merasa berminat dan menebus menggunakan uangnya sendiri. 

 

"Pelapor membawa surat Grant Sultan tersebut ke notaris dan di lokasi tanah itu diserahkan ke pemilik awal yang artinya dia membeli di hadapan notaris Teguh Perdana Sulaiman. Sehingga proses di dalam penyerahan surat tersebut menjadi pokok tuduhan penggelapan," urainya. 

 

"Setelah ditebus di Bank Mandiri, dimana diambil oleh Bijaksana Ginting dengan namanya dan dibawalah surat Grant Sultan tersebut ke objek tanah di Jalan Pattimura Medan dan disitu langsung bertemu dengan notaris Sulaiman," lanjutnya. 

 

Dalam penyerahan surat tersebut, kata Erdi tidak ada tidak ada peranan Pelapor karena jual belinya antara Tengku Syed Ali Mahdar sebagai pemilik dengan kliennya. 

 

Dihadapan notaris Sulaiman sudah dibuatkan penjualan dan pembelian nomor 419 tanggal 25 Juli 2011 dan penjualan pembelian dan penyerahan nomor 120. 

 

"Persoalan inilah yang menjadi konsentrasi kami dan sudah beberapa kali menyerahkan surat kepada Kapolda Sumut.Tetapi oleh karena ada Mafia yang kami duga menggiring masalah ini sampai hari ini, unjung selesai" tegasnya. 

 

“Kemarin kami mohon kepada Wassidik Mabes Polri untuk melakukan gelar perkara khusus dalam rangka membantu Kapolri agar tidak terjadi kriminalisasi hukum dan untuk menegakkan hukum,” ujarnya. ***

comment / reply_from